Kisruh (Lagi) Air Bersih di Jakarta

Senin, 18 Jul 2011 - 00:00 WIB
Setelah reda sejenak, warga Jakarta kembali dibuat bingung akan maunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan air bersih di wilayah DKI Jakarta. Berbagai pernyataan Direktur Utama PAM Jaya di beberapa media terkesan Pemprov DKI ingin mengambil kembali pengelolaan air bersih dari 2 operator swasta, Palyja dan Aetra.
Persoalan yang sangat mendasar dari pengelolaan air bersih di DKI, antara lain adalah karena adanya PKS yang cacat sejak lahir, diterapkannya konsep full cost recovery, adanya sikap PAM Jaya yang merasa haknya diambil alih oleh 2 operator swasta, dan tidak tegasnya pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan (Perjanjian Kerjasama) PKS itu sendiri. Pertikaian antara PAM Jaya dengan 2 operator swasta semakin tidak bermutu dan membingungkan konsumen dalam 1 tahun belakangan ini yang muncul di berbagai media nasional.

Langkah Strategis yang Harus Dilakukan

Jika terjadi pelanggaran atau ada ketidakadilan PKS yang ditandatangani bulan Februari 1998, tentunya Pemprov DKI Jakarta dengan mudah dapat memanggil kedua operator untuk renegosiasi. Lanjut dengan modifikasi PKS atau putuskan kontrak. Tentunya ada risiko kompensasi yang harus dibayar oleh Pemprov atas langkah apa pun yang ditempuh. Untuk itu perlu keterlibatan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Untuk menjalankan bisnis air bersih di DKI Jakarta, PKS menetapkan konsep full cost recovery. Artinya seluruh biaya pengoperasian pelayanan air bersih, termasuk untuk investasi jaringan pipa, operasi dan sebagainya hanya bertumpu pada besaran tarif. Jika tarif yang berlaku tidak dapat membiayai operasi perusahaan, investasi, pendanaan pinjaman beserta bunga, pajak dan keuntungan operator, maka satu-satunya jalan tarif harus naik.

Pemerintah tidak dapat memberikan subsidi. Supaya tarif tidak menekan konsumen dan dukungan politis terhadap Pemprov DKI Jakarta tetap tinggi, renegosiasi PKS dan jangan gunakan konsep full cost recovery supaya Pemprov dapat memberikan subsidi. Kemudian lakukan hair cut hutang PAM Jaya (shortfall) agar tidak membebani tarif sebagaimana diberikan pada PAM di daerah lainnya. Atau sebagian CAPEX (investasi) dibiayai Pemprov DKI dan sebagainya.

Jika renegosiasi dianggap tidak cukup, ya batalkan saja PKS-nya. Asalkan PAM Jaya siap dengn konsekuensi finansialnya dan dapat menjamin konsumen bahwa mereka tidak koruptif seperti sebelum diambil alih oleh kedua operator swasta tersebut. Salam.