KABUPATEN Bungo adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat Provinsi Jambi. Muara Bungo adalah ibu kota dari kabupaten ini.

Dahulu, saat Kesultanan Jambi masih berkuasa, daerah Muara Bungo juga merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Jambi. Saat itu wilayah Muara Bungo terdiri dari beberapa negeri yang disebut Bathin.

Seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Pada awalnya pemimpin Muara Bungo adalah Sultan Mangkubumi yang berkedudukan di Balai Panjang atau di wilayah Dusun Tanah Periuk saat ini.

Sultan Mangkubumi dan juga pemimpin-pemimpin setelahnya adalah Wakil Rajo Jambi di Muara Bungo yang sudah ditetapkan oleh Rajo atau Sultan Jambi waktu itu untuk memimpin Muara Bungo. Pada 1904 Sultan Thaha Syaifudin selaku Sultan Jambi wafat dalam pertempuran di Betung Bedarah saat  perang menghadapi Belanda, sehingga Kesultanan Jambi takluk di bawah pemerintah kolonial Belanda.

Pada 1906 semua wilayah Kesultanan Jambi termasuk Muara Bungo berada dibawah jajahan pemerintahan kolonial Belanda. Pada 1926, Belanda membagi wilayah Muara Bungo menjadi wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga, di antaranya  Tanah Sepenggal Jujuhan Bilangan V dan VII Bathin VII Bathin III Ilir Bathin III Ulu Bathin II Pelepat.

Sistem pemerintahan Marga ini sebetulnya mirip dengan pemerintahan Bathin sebelumnya. Yaitu di mana Marga/Bathin membawahi beberapa dusun. Pemerintahan Marga ini dipimpin oleh seseorang yang disebut 'Pasirah'.

Sedangkan Dusun dipimpin oleh seseorang yang disebut 'Rio'. Dan tiap-tiap dusun terbagi lagi atas beberapa Kampung. Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956, Ibu Kota Kabupaten Merangin yang pada awalnya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo.

Berdasarkan UU Nomor 81 Tahu 1958, Provinsi Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci dan Batanghari. Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin mendesak Pemerintah Pusat untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten.

Diusulkan Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibu kotanya. Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibu kota di Bangko.

Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12 September 1965 dilaksanakan pelantikan M Saidi sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo. Pada 19 Oktober 1965 DPR-GR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo mengubah nama Kabupaten Muara Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan julukan "Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang" serta menjadikan 19 Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten.

Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema di mana-mana. Pada 1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri Kabupaten Bungo dengan ibu kota di Muara Bungo dan mendapat julukan 'Langkah Serentak Limbai Seayun'.

(okezone/ran)